Presiden Prabowo Tinjau Langsung Penanganan Karhutla di Kalimantan Tengah, 20 Ribu Hotspot Terdeteksi

PALANGKA RAYA, KALTENG — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Sabtu (22/8/2026), untuk melihat secara langsung kondisi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah.

Presiden tiba di Bandara Tjilik Riwut menggunakan pesawat kepresidenan setelah sebelumnya melaksanakan kunjungan kerja di Kalimantan Barat. Setibanya di Palangka Raya, Presiden langsung menuju Posko Aju Penanganan Karhutla Kalimantan Tengah di kawasan Bandara Tjilik Riwut untuk memimpin rapat koordinasi bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Rapat tersebut membahas perkembangan terbaru karhutla, kesiapan personel, kebutuhan peralatan, hingga langkah percepatan pengendalian kebakaran di lapangan.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo didampingi sejumlah pejabat, di antaranya Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, serta sejumlah menteri.

Dari jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah hadir Gubernur Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur Edy Pratowo, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Linae Victoria Aden, serta jajaran terkait yang menyampaikan laporan kondisi karhutla kepada Presiden.

Hampir 20 Ribu Hotspot Terdeteksi

Dalam rapat tersebut, Kepala Pelaksana BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Thoyib memaparkan perkembangan karhutla di wilayah Kalteng.

Berdasarkan data yang dilaporkan, sejak 1 Januari hingga 22 Agustus 2026 tercatat sebanyak 19.992 titik panas atau hotspot tersebar di berbagai wilayah Kalimantan Tengah.

Pada periode yang sama, tercatat 1.639 kejadian karhutla dengan luas lahan yang telah ditangani mencapai 4.499,21 hektare.

Sementara itu, berdasarkan analisis satelit Kementerian Kehutanan, luas karhutla di Kalimantan Tengah tercatat mencapai 7.634,46 hektare. Angka tersebut menempatkan Kalimantan Tengah pada posisi kesembilan secara nasional berdasarkan luasan karhutla.

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah terus memperkuat kesiapsiagaan. Sebanyak 13 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla.

Status tersebut menjadi dasar untuk meningkatkan koordinasi, mobilisasi sumber daya, serta mempercepat penanganan apabila terjadi peningkatan titik kebakaran di wilayah masing-masing.

10.700 Personel Dilibatkan

Untuk menghadapi karhutla yang masih berlangsung, Satgas Karhutla Kalimantan Tengah telah mengerahkan sekitar 10.700 personel dari berbagai unsur.

Personel tersebut berasal dari BPBD, Dinas Kehutanan, pemadam kebakaran, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, serta berbagai unsur masyarakat lainnya.

Keterlibatan lintas sektor dinilai penting karena karakteristik kebakaran di Kalimantan Tengah membutuhkan penanganan secara terpadu, baik melalui operasi pemadaman di darat maupun dukungan udara.

Ahmad Thoyib menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut Presiden menggali secara langsung berbagai kebutuhan yang masih diperlukan oleh petugas di lapangan.

“Presiden menggali secara langsung kebutuhan tambahan di lapangan agar penanganan karhutla dapat dilakukan lebih cepat dan efektif,” ujar Ahmad Thoyib dalam laporan kepada Presiden.

Salah satu kebutuhan utama yang disampaikan pemerintah daerah adalah tambahan armada untuk memperkuat operasi pemadaman.

Dukungan yang dibutuhkan antara lain berupa helikopter water bombing untuk melakukan pemadaman dari udara serta tambahan pompa air guna memperkuat upaya pemadaman dari darat.

Presiden Minta Kebutuhan Lapangan Segera Dipenuhi

Presiden Prabowo merespons laporan tersebut dengan meminta agar kebutuhan personel maupun peralatan yang diperlukan segera ditindaklanjuti.

Presiden menekankan bahwa dukungan di lapangan harus dipastikan tersedia agar upaya pengendalian karhutla dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.

“Kebutuhan personel dan peralatan di lapangan harus segera dipenuhi guna mempercepat pengendalian karhutla,” menjadi salah satu perhatian utama Presiden dalam rapat koordinasi tersebut.

Arahan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memperkuat operasi penanganan karhutla, khususnya di wilayah yang masih memiliki potensi kebakaran dan titik panas tinggi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyampaikan apresiasi atas perhatian Presiden serta dukungan pemerintah pusat terhadap penanganan karhutla di daerah.

Sebelumnya, dukungan pemerintah pusat telah dilakukan melalui supervisi langsung sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk pemberian bantuan sarana dan prasarana untuk memperkuat operasi pemadaman.

Pengendalian Karhutla Jadi Perhatian Pemerintah Pusat

Kunjungan Presiden Prabowo ke Palangka Raya menunjukkan bahwa persoalan karhutla di Kalimantan Tengah menjadi perhatian serius pemerintah pusat.

Dengan hampir 20 ribu hotspot yang terdeteksi sepanjang 2026 hingga 22 Agustus, ribuan kejadian kebakaran, serta luas lahan terdampak yang cukup besar, penanganan karhutla membutuhkan koordinasi berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah.

Sinergi juga terus diperkuat bersama TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, pemadam kebakaran, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, hingga masyarakat.

Pemerintah berharap penguatan personel, penambahan peralatan, serta dukungan operasi pemadaman dari darat dan udara dapat mempercepat pengendalian karhutla.

Langkah tersebut sekaligus diharapkan mampu menekan meluasnya kebakaran, mengurangi dampak terhadap masyarakat, menjaga kualitas lingkungan, serta mencegah munculnya titik kebakaran baru di wilayah Kalimantan Tengah.(Red)